Kupas Tuntas Perbedaan Butir Pancasila: Piagam Jakarta & Pembukaan UUD 1945

Table of Contents

Langsung saja kita bahas inti perbedaannya, guys. Ketika ngomongin Pancasila, dasar negara kita yang sakti itu, ada dua dokumen penting yang sering disebut-sebut terkait perumusannya: Piagam Jakarta dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perbedaan paling mendasar dari rumusan Pancasila di kedua dokumen ini terletak pada butir pertama. Ini nih yang jadi poin krusial yang sering dibahas dalam sejarah perumusan Pancasila kita. Perubahan ini bukan tanpa alasan lho, ada cerita sejarah yang menarik dan penuh makna di baliknya.

Butir Krusial yang Berbeda: Sila Pertama¶

Jadi, letak perbedaannya tuh spesifik banget ada di butir pertama, atau sila pertama Pancasila. Kalau kita lihat rumusan Pancasila di Piagam Jakarta yang disepakati oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, sila pertamanya berbunyi:

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Nah, bandingkan dengan rumusan Pancasila di Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi. Sila pertamanya berubah menjadi:

“Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terlihat jelas kan perbedaannya? Tujuh kata tambahan di Piagam Jakarta itu dihapus dalam rumusan final di Pembukaan UUD 1945. Perubahan tujuh kata ini punya dampak dan makna yang sangat luas bagi keberlangsungan negara kita, Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa berusaha keras untuk mencapai konsensus demi persatuan.

Image just for illustration

Sejarah di Balik Perbedaan Tujuh Kata¶

Mengapa sih tujuh kata itu dihapus? Ini ada ceritanya. Setelah Piagam Jakarta disepakati oleh Panitia Sembilan (yang anggotanya merupakan gabungan dari golongan nasionalis dan Islam), rumusan ini dibawa ke sidang pleno BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Nah, dokumen ini kemudian dijadikan “preamble” atau mukadimah untuk rancangan hukum dasar.

Namun, menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 malam, ada laporan dari seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Kaigun) yang bernama Nishijima. Dia menyampaikan kepada Mohammad Hatta bahwa perwakilan dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan tujuh kata dalam sila pertama di Piagam Jakarta. Keberatan ini datang dari tokoh-tokoh non-Muslim di sana, seperti J. Latuharhary dari Ambon, yang merasa bahwa tujuh kata itu diskriminatif dan bisa menimbulkan perpecahan karena Indonesia itu negara yang beragam, bukan hanya Islam.

Rapat Penting 18 Agustus 1945¶

Kabar keberatan itu diterima Mohammad Hatta tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Padahal, PPKI akan bersidang keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, untuk mengesahkan UUD. Menyadari pentingnya persatuan di awal kemerdekaan, Hatta mengambil langkah cepat. Pagi harinya, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengundang beberapa tokoh Islam yang tergabung dalam PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Wachid Hasyim, dan Teuku Hasan.

Dalam pertemuan informal yang tegang namun penuh kekeluargaan itu, Hatta menyampaikan keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur. Ia menjelaskan bahwa demi menjaga keutuhan bangsa yang baru merdeka ini, sangat krusial untuk menghilangkan potensi perpecahan sejak awal. Hatta berargumen bahwa kemerdekaan ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku, agama, dan golongannya. Mempertahankan tujuh kata tersebut dikhawatirkan akan memicu reaksi negatif dari saudara-saudara sebangsa yang non-Muslim, bahkan ada ancaman untuk memisahkan diri jika tujuh kata itu tidak dihapus.

Semangat Kompromi dan Persatuan¶

Diskusi antara Hatta dan empat tokoh Islam ini berlangsung cukup alot. Bagi Ki Bagus Hadikusumo, tujuh kata itu adalah konsensus yang sudah susah payah dicapai dan merupakan perwujudan aspirasi umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Namun, Hatta dan tokoh lain menekankan pentingnya visi yang lebih besar: Indonesia merdeka yang bersatu.

Akhirnya, dengan jiwa besar dan mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan, keempat tokoh Islam tersebut menyetujui usulan perubahan. Mereka sepakat untuk menghapus tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sebagai gantinya, sila pertama diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesepakatan ini dicapai hanya dalam waktu singkat, beberapa jam sebelum sidang resmi PPKI dimulai.

Mengapa “Ketuhanan Yang Maha Esa” Dianggap Lebih Inklusif?¶

Perubahan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” ini sangat signifikan karena memiliki makna yang jauh lebih luas dan bisa diterima oleh semua pemeluk agama di Indonesia, tidak hanya Islam. Frasa “Yang Maha Esa” secara umum merujuk pada keyakinan akan Tuhan yang tunggal atau Maha Esa, yang merupakan konsep fundamental dalam banyak agama monoteistik seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu (dalam konteks filosofi Trimurti yang puncaknya Tunggal), Buddha (konsep Adi-Buddha), dan agama-agama lain yang mengakui adanya Tuhan atau kekuatan tertinggi yang esa.

Dengan rumusan ini, negara mengakui dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa mewajibkan pelaksanaan syariat agama tertentu secara spesifik oleh negara. Ini adalah bentuk kompromi yang brilian dan visioner dari para pendiri bangsa untuk menciptakan negara yang mengakomodasi kemajemukan. Sila pertama ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi sila-sila Pancasila lainnya.

Piagam Jakarta: Tonggak Penting dalam Sejarah¶

Meskipun rumusan sila pertama Pancasila di Piagam Jakarta tidak diadopsi secara penuh dalam Pembukaan UUD 1945, Piagam Jakarta tetap merupakan dokumen historis yang sangat penting. Piagam ini adalah hasil dari proses pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Piagam Jakarta menunjukkan bagaimana aspirasi dari berbagai golongan, termasuk golongan Islam, berusaha diakomodasi dalam pendirian negara.

Piagam Jakarta ini lahir dari Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI. Anggotanya mencerminkan komposisi yang berusaha mewakili berbagai pandangan: Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis (golongan nasionalis); dan Abikoesno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir (golongan Islam). Rumusan ini adalah upaya awal mencari titik temu antara paham kebangsaan (nasionalisme) dan paham keagamaan.

Pembukaan UUD 1945: Rumusan Final Konsensus Nasional¶

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah momen krusial. Di hari itu, PPKI menetapkan tiga hal penting:
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Soekarno dan Mohammad Hatta).
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Dalam proses pengesahan UUD itulah, perubahan pada sila pertama Pancasila dilakukan. Ini adalah bukti nyata bahwa para pendiri bangsa bersedia mengesampingkan perbedaan demi tujuan yang lebih besar: kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini.

Makna Filosofis Perubahan¶

Perubahan dari “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki makna filosofis yang dalam. Ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama yang didasarkan pada satu agama tertentu (meskipun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam), tetapi negara kebangsaan yang berdasar kepada Ketuhanan yang universal dan diakui oleh semua agama.

Konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” menempatkan belief in God sebagai landasan moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tanpa memaksa warganya untuk menjalankan syariat agama tertentu melalui mekanisme negara. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945). Ini adalah salah satu pilar terpenting dari negara Pancasila.

Menelisik Setiap Butir Pancasila dalam UUD 1945¶

Mari kita lihat kembali rumusan Pancasila yang sah dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari lima sila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa¶

Ini adalah sila pertama yang kita bahas tadi. Sila ini menjadi dasar moral spiritual. Mengandung pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Mengajarkan toleransi antarumat beragama, saling menghormati, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Negara menjamin kebebasan beragama.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab¶

Sila ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Adab menunjukkan ketinggian moral dan peradaban bangsa. Sila ini mendorong kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling mencintai, dan mengembangkan sikap tenggang rasa.

3. Persatuan Indonesia¶

Sila ketiga ini adalah pondasi penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat majemuk. Mengandung makna semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Persatuan Indonesia menghendaki agar kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) sangat relevan dengan sila ini.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan¶

Sila keempat ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Hikmat kebijaksanaan menunjukkan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada akal sehat dan pertimbangan yang matang demi kebaikan bersama. Perwakilan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga perwakilan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia¶

Sila terakhir ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara merata. Tidak boleh ada ketimpangan yang merugikan sebagian rakyat.

Fakta Menarik Seputar Perubahan Rumusan¶

Ada beberapa fakta menarik terkait momen perubahan rumusan sila pertama ini:

• Proses perubahan hanya memakan waktu sangat singkat, kurang dari satu hari, bahkan mungkin hanya beberapa jam di pagi hari tanggal 18 Agustus 1945.
• Mohammad Hatta berperan sangat sentral sebagai fasilitator dan negosiator utama yang berhasil meyakinkan tokoh-tokoh Islam untuk menerima perubahan demi persatuan.
• Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh Islam yang hadir dalam pertemuan pagi itu, dikenal sebagai sosok yang sangat teguh memegang prinsip Islam. Persetujuannya untuk menghapus tujuh kata tersebut menunjukkan jiwa kenegarawanan yang luar biasa.
• Nama Piagam Jakarta sendiri awalnya disebut “Djakarta Charter” oleh Mohammad Yamin, tapi kemudian lebih populer dengan sebutan Piagam Jakarta.

Momen ini sering disebut sebagai “gentlemen’s agreement” atau kesepakatan para negarawan, karena menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam mengutamakan kepentingan yang lebih besar.

Makna Keberagaman dalam Pancasila¶

Perubahan rumusan sila pertama ini menjadi bukti konkret bagaimana Pancasila dirancang untuk menjadi dasar yang kuat bagi negara yang super majemuk seperti Indonesia. Dengan menghilangkan kata-kata yang spesifik merujuk pada satu agama, rumusan Pancasila menjadi payung yang bisa menaungi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan mereka.

Ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga menjadikannya kekuatan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan final adalah fondasi bagi penghormatan terhadap keberagaman agama, dan ini diperkuat oleh sila-sila lainnya, terutama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Persatuan Indonesia.

Relevansi Hari Ini¶

Mempelajari perbedaan rumusan Pancasila ini bukan sekadar pelajaran sejarah, lho. Ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Di tengah berbagai tantangan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat kembali semangat kompromi dan pengorbanan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila menjadi sangat penting.

Pancasila, dengan rumusan final dalam Pembukaan UUD 1945, adalah warisan tak ternilai yang harus terus kita jaga dan amalkan. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mengajarkan kita pentingnya toleransi, saling menghargai antarumat beragama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal yang bersumber dari agama atau keyakinan masing-masing, tanpa harus terjebak dalam eksklusivitas atau pemaksaan.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bukti bahwa negara ini didirikan atas dasar kesepakatan luhur untuk menjadi rumah bagi semua, tanpa diskriminasi. Ini mengingatkan kita bahwa persatuan adalah harga mati yang harus terus diperjuangkan oleh setiap generasi.

Perbandingan Ringkas¶

Supaya makin jelas, nih perbandingan singkatnya:

Dokumen	Rumusan Sila Pertama
Piagam Jakarta	Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Pembukaan UUD 1945	Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan ini, sesimpel menghapus tujuh kata, punya dampak yang masif dan membentuk wajah Indonesia yang kita kenal sekarang: negara yang berdasarkan Pancasila, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi toleransi.

Gimana nih menurut kalian setelah baca penjelasan ini? Adakah pandangan lain atau mungkin pengalaman menarik terkait Pancasila dan keberagaman di lingkungan kalian? Yuk, share di kolom komentar!