TPP vs Tukin: Ini Lho Bedanya yang Simpel Buat Kamu Pahami

Daftar Isi

Pernah dengar istilah TPP atau Tukin? Buat kamu yang kerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di pusat maupun daerah, dua istilah ini pasti nggak asing lagi di telinga. Kadang bikin bingung, bedanya apa ya? Kok ada yang dapat TPP, ada yang dapat Tukin? Nah, biar nggak galau lagi, yuk kita bedah tuntas perbedaan keduanya!

Secara garis besar, baik TPP maupun Tukin itu sama-sama tambahan penghasilan di luar gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang melekat (macam tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dsb). Tujuannya mulia, sih, buat meningkatkan kesejahteraan para abdi negara biar makin semangat dan pastinya makin profesional dalam melayani masyarakat. Tapi, meskipun sama-sama “tambahan uang”, asal-usul, dasar hukum, penerima, sampai cara ngitungnya itu beda loh.

Image just for illustration

Tukin: Tunjangan Kinerja buat ASN Pusat dan Kawan-kawan¶

Mari kita mulai dari Tukin. Apa sih Tukin itu? Tukin itu kependekan dari Tunjangan Kinerja. Jadi, namanya aja udah clue banget, tunjangan ini diberikan berdasarkan kinerja. Siapa yang ngasih? Ini biasanya datang dari Pemerintah Pusat.

Siapa Penerima Tukin?¶

Yang paling umum menerima Tukin adalah para ASN yang bekerja di lingkungan Kementerian atau Lembaga (K/L) di tingkat pusat. Selain itu, Tukin juga diberikan kepada TNI, Polri, dan juga pegawai di lingkungan Yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dll.). Jadi, kalau kamu ASN di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, atau instansi pusat lainnya, besar kemungkinan kamu dapatnya Tukin.

Dasar Hukum Tukin dan Penentuannya¶

Dasar hukum pemberian Tukin biasanya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) atau peraturan turunannya. Besaran Tukin ini nggak sama rata di semua instansi pusat. Ada yang persentasenya lebih besar dari instansi lain. Kenapa? Karena besaran Tukin itu biasanya juga dikaitkan dengan capaian reformasi birokrasi di instansi tersebut. Makin tinggi nilai reformasi birokrasinya, makin besar potensi persentase Tukin yang bisa diterima pegawainya.

Penentuan besaran Tukin per individu biasanya didasarkan pada grade atau kelas jabatan masing-masing pegawai. Jadi, jabatan yang punya tanggung jawab lebih besar atau levelnya lebih tinggi, biasanya grade-nya juga lebih tinggi, otomatis potensi Tukinnya juga lebih besar. Selain itu, bisa juga ada faktor penilaian kinerja individu yang mempengaruhi besaran Tukin yang diterima, meskipun kadang pengaruhnya nggak sebesar grade jabatan.

Tujuan dan Karakteristik Tukin¶

Tujuan utama Tukin adalah meningkatkan kinerja ASN dan akselerasi reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat. Dengan adanya Tukin, diharapkan ASN jadi makin termotivasi buat kerja lebih baik, lebih disiplin, dan berkontribusi pada capaian kinerja instansi. Karakteristik Tukin ini cenderung lebih terstandar antar instansi pusat (dalam artian acuannya sama, yaitu grade jabatan dan capaian reformasi birokrasi), meskipun nominalnya bisa beda-beda.

Image just for illustration

TPP: Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah¶

Nah, sekarang beralih ke TPP. Ini kependekan dari Tambahan Penghasilan Pegawai. Sesuai namanya, ini juga tambahan penghasilan. Tapi, siapa yang ngasih dan siapa penerimanya beda banget sama Tukin. TPP ini adanya di lingkungan Pemerintah Daerah.

Siapa Penerima TPP?¶

Penerima utama TPP adalah para ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi, kalau kamu guru PNS yang diangkat oleh Pemda, pegawai Dinas Kesehatan Provinsi, atau staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, kemungkinan besar kamu dapatnya TPP, bukan Tukin.

Dasar Hukum TPP dan Penentuannya¶

Ini dia bagian yang paling membedakan TPP dengan Tukin. Dasar hukum TPP bukan Perpres, melainkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), bisa berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Wali Kota. Kenapa? Karena TPP ini adalah kebijakan yang sepenuhnya diserahkan kepada otonomi daerah. Pemda lah yang punya wewenang dan kewajiban buat ngatur pemberian TPP ini.

Alhasil, penentuan besaran TPP itu sangat bervariasi antar satu daerah dengan daerah lainnya. Nggak ada standar nasional yang rigid banget. Faktor apa aja yang mempengaruhi besaran TPP? Banyak! Mulai dari:

• Kondisi Keuangan Daerah (Kapasitas Fiskal): Daerah yang APBD-nya besar, biasanya TPP-nya juga cenderung lebih besar dibanding daerah yang APBD-nya pas-pasan.
• Kebijakan Kepala Daerah: Kepala daerah punya diskresi buat nentuin formula atau indikator pemberian TPP.
• Indikator Kinerja Daerah: Kadang TPP dikaitkan dengan capaian pembangunan daerah atau target kinerja tertentu.
• Faktor Individu Pegawai: Ini bisa macam-macam, loh. Ada daerah yang ngitung TPP berdasarkan disiplin kerja (misalnya, potongan TPP kalau sering telat atau nggak masuk), beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas (misalnya, yang tugas di daerah terpencil dapat tambahan), atau bahkan faktor subyektif lainnya.

Makanya, jangan heran kalau ASN di Pemprov A TPP-nya jauh lebih besar dari ASN di Pemkab B, meskipun jabatannya kira-kira setara. Ini karena kebijakan dan kemampuan keuangan daerahnya beda.

Tujuan dan Karakteristik TPP¶

Tujuan TPP mirip dengan Tukin, yaitu buat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja ASN daerah. Tapi, karena pengaturannya diserahkan ke daerah, implementasinya bisa lebih beragam dan disesuaikan dengan prioritas dan kondisi lokal. Karakteristik TPP yang paling menonjol adalah tingkat variabilitasnya yang sangat tinggi antar daerah.

Image just for illustration

Bedanya Apa Sih, Secara Ringkas?¶

Biar makin jelas, yuk kita rangkum perbedaan utama antara TPP dan Tukin dalam tabel simpel:

Fitur	TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)	Tukin (Tunjangan Kinerja)
Pemberi / Pengatur	Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota)	Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)
Dasar Hukum	Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Instansi
Penerima Utama	ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Yudikatif
Penentuan Besaran	Sangat bervariasi antar daerah, bergantung kebijakan Pemda, kondisi fiskal, faktor lokal (disiplin, beban kerja, dll).	Berdasarkan grade/kelas jabatan & capaian kinerja instansi/individu, terkait reformasi birokrasi pusat.
Fokus Awal	Bisa beragam (kesejahteraan, disiplin, kinerja, beban kerja, lokasi)	Kuat terkait reformasi birokrasi & peningkatan kinerja institusi/individu pusat.
Variabilitas	Sangat tinggi antar daerah	Relatif lebih terstandar antar instansi pusat, namun persentase bisa beda.

Dari tabel ini kelihatan banget kan, beda “induk” pengaturnya. Tukin diatur pusat, TPP diatur daerah. Ini yang paling mendasar.

Kenapa Ada Dua Jenis Tunjangan Ini?¶

Munculnya Tukin dan TPP ini sejarahnya agak panjang, guys. Dulu, pendapatan ASN itu selain gaji pokok ya tunjangan-tunjangan melekat yang udah standar. Seiring waktu, pemerintah sadar perlu ada insentif tambahan buat meningkatkan kinerja ASN dan mendorong reformasi birokrasi.

Pemerintah pusat memulai dengan konsep Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dikaitkan dengan pencapaian reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Tujuannya biar instansi pusat berlomba-lomba meningkatkan tata kelolanya, yang ujung-ujungnya diharapkan berdampak ke pelayanan publik.

Di sisi lain, semangat otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah buat mengelola anggarannya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah kewenangan buat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawainya di luar ketentuan gaji pokok dan tunjangan standar dari pusat. Nah, tambahan penghasilan inilah yang populer disebut TPP. Karena diserahkan ke daerah, namanya bisa macem-macem sebenernya di beberapa daerah, tapi yang paling umum ya TPP ini.

Adanya TPP ini juga buat mengakomodir kondisi lokal yang berbeda-beda. Misalnya, beban kerja ASN di satu daerah mungkin beda dengan daerah lain, atau biaya hidupnya beda. TPP diharapkan bisa jadi semacam kompensasi atau insentif tambahan yang relevan dengan kondisi daerah masing-masing.

Fakta Menarik dan Isu Seputar TPP & Tukin¶

• Disparitas: Salah satu isu paling sering dibahas terkait TPP adalah disparitas atau ketimpangan antar daerah. Ada daerah yang TPP-nya bisa belasan atau puluhan juta per bulan untuk jabatan tertentu, tapi ada juga daerah yang TPP-nya cuma ratusan ribu atau bahkan belum sanggup ngasih TPP sama sekali karena kondisi keuangannya. Ini jadi tantangan tersendiri dalam konteks keadilan bagi ASN daerah.
• Pengaruh APBD: Besaran TPP sangat sensitif terhadap kondisi APBD daerah. Kalau pendapatan daerah lagi bagus, TPP bisa naik. Kalau lagi seret, bisa jadi TPP-nya dipotong atau bahkan tertunda pembayarannya. Beda dengan Tukin yang pendanaannya dari APBN, relatif lebih stabil (meskipun persentase pencairan kadang bisa nggak 100% tergantung penilaian kinerja).
• Reformasi Birokrasi Daerah: Belakangan, pemerintah pusat juga mulai mendorong agar pemberian TPP di daerah lebih kuat dikaitkan dengan pencapaian reformasi birokrasi dan sistem merit di daerah, mirip dengan konsep Tukin di pusat. Tujuannya biar TPP nggak cuma jadi “uang bagi-bagi”, tapi benar-benar jadi insentif berbasis kinerja.
• Sistem Penilaian Kinerja: Baik TPP maupun Tukin sama-sama mengacu pada sistem penilaian kinerja ASN. Namun, implementasi dan bobot penilaian kinerja dalam penentuan besaran tunjangan ini bisa sangat bervariasi, terutama di TPP daerah. Ada daerah yang penilaian kinerja individunya sudah pakai sistem elektronik terintegrasi, ada juga yang masih manual atau bahkan faktor kehadiran punya bobot jauh lebih besar dari kinerja substantif.

Tips buat ASN (Penerima TPP atau Tukin)¶

1. Pahami Aturan di Instansi/Daerahmu: Baik Tukin atau TPP, aturan detailnya bisa berbeda antar instansi (untuk Tukin) atau antar daerah (untuk TPP). Cari tahu Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Instansi yang mengatur TPP/Tukin di tempatmu bekerja. Pahami bagaimana besaran tunjanganmu dihitung, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan kewajibanmu (misalnya, target kinerja atau tingkat kehadiran) agar tunjanganmu cair penuh.
2. Fokus pada Kinerja dan Disiplin: Karena kedua tunjangan ini punya elemen kinerja dan disiplin (terutama TPP), pastikan kamu selalu berusaha memberikan kinerja terbaik dan menjaga tingkat kedisiplinanmu. Ini kunci biar TPP/Tukinmu maksimal.
3. Tanyakan ke Bagian Kepegawaian/Unit Kinerjamu: Kalau ada yang kurang jelas soal perhitungan atau aturan TPP/Tukin, jangan ragu bertanya ke bagian kepegawaian atau unit yang mengurusi kinerja di instansimu. Mereka sumber informasi paling valid.
4. Monitor Informasi Resmi: Kebijakan TPP/Tukin bisa berubah sewaktu-waktu. Pantau terus informasi resmi dari pemerintah daerah atau instansimu terkait perubahan aturan atau besaran tunjangan.

Masa Depan TPP dan Tukin¶

Dengan adanya upaya reformasi birokrasi yang terus berjalan, ke depannya ada kemungkinan akan ada penyesuaian atau penyempurnaan terkait pemberian Tukin dan TPP. Mungkin akan ada harmonisasi aturan antara pusat dan daerah, atau standarisasi indikator kinerja yang digunakan. Tujuannya tetap sama: menciptakan sistem remunerasi yang adil, transparan, dan benar-benar bisa mendorong peningkatan kinerja ASN demi pelayanan publik yang lebih baik.

Secara prinsip, baik TPP maupun Tukin adalah langkah positif dalam upaya meningkatkan motivasi dan kesejahteraan ASN. Perbedaannya lebih pada level pemerintahan yang mengaturnya (pusat vs daerah) dan fleksibilitas dalam penentuannya.

Semoga penjelasan ini bikin kamu nggak bingung lagi ya membedakan TPP dan Tukin! Mana pun yang kamu terima, semoga bisa jadi booster semangat buat terus berkontribusi positif bagi negara dan masyarakat.

Gimana, sekarang udah jelas kan bedanya TPP dan Tukin? Kamu sendiri dapat yang mana nih? Atau mungkin ada pengalaman menarik soal TPP/Tukin di instansi atau daerahmu? Share dong di kolom komentar!